JAKARTA, sdkcards.com – Konflik berkepanjangan antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza, yang dimulai sejak Oktober 2023, telah menciptakan krisis ekonomi dan kemanusiaan yang parah. Meski demikian, Hamas, sebagai penguasa Gaza, terus berupaya memenuhi kewajiban administrasi sipil, termasuk membayar gaji sekitar 50.000 pegawai negeri sipil (PNS) seperti guru, tenaga medis, dan polisi. Dengan blokade Israel yang ketat dan kerusakan infrastruktur yang luas, bagaimana Hamas mampu menjalankan fungsi ini?
Latar Belakang: Tanggung Jawab Hamas di Gaza
Hamas, atau Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah, mengambil alih kendali Gaza pada 2007 setelah memenangkan pemilu 2006 dan mengusir Fatah. Selain sebagai kelompok militer, Hamas juga menjalankan pemerintahan, mengelola layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sekitar 50.000 PNS bergantung pada Hamas untuk gaji mereka, sebuah tanggung jawab yang semakin sulit dijalankan di tengah perang, blokade, dan krisis ekonomi.
Sumber Pendanaan Hamas
Untuk membiayai operasional pemerintahan dan militer, termasuk gaji PNS, Hamas mengandalkan beberapa sumber pendapatan:
-
Bantuan Internasional:
-
Qatar: Qatar telah menjadi penyokong utama Gaza, dengan kontribusi dana antara US$1 miliar hingga US$2,6 miliar sejak 2014 untuk rekonstruksi dan gaji pegawai sipil. Dana ini sering disalurkan melalui kantor pos atau supermarket, memberikan sekitar US$100 per bulan kepada pegawai dan keluarga miskin.
-
Iran: Iran menyediakan dukungan finansial besar, terutama untuk sayap militer Hamas, Brigade Izz al-Din al-Qassam. Pada 2022, Hamas mengakui menerima US$70 juta dari Iran untuk pengembangan rudal, dan sebagian dana ini kemungkinan dialokasikan untuk kebutuhan sipil.
-
Donasi Pribadi dan Organisasi Amal: Hamas mengumpulkan dana dari diaspora Palestina dan badan amal, sering kali melalui aset kripto untuk menghindari sanksi internasional.
-
-
Pajak dan Pendapatan Lokal:
-
Hamas menerapkan pajak pada barang konsumsi, perdagangan, dan bisnis lokal. Meskipun perekonomian Gaza terpukul keras akibat perang, pajak ini tetap menjadi sumber pendapatan penting.
-
Terowongan perdagangan bawah tanah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir juga menghasilkan pendapatan, meskipun banyak terowongan telah dihancurkan.
-
-
Bantuan Kemanusiaan:
-
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyediakan bantuan seperti makanan dan layanan kesehatan, yang membantu mengurangi beban Hamas dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Namun, dana UNRWA tidak langsung digunakan untuk gaji PNS.
-
Mekanisme Distribusi Gaji
Meski perang telah merusak banyak infrastruktur, Hamas tetap berupaya mendistribusikan gaji kepada pegawai negeri sipil dengan cara berikut:
-
Pembayaran Sebagian: Sejak Februari 2024, Hamas mulai membayar gaji parsial di wilayah seperti Kota Gaza, terutama di area yang ditinggalkan pasukan Israel. Distribusi dilakukan melalui kantor pos atau supermarket.
-
Pengamanan Distribusi: Polisi berseragam dan sipil dikerahkan untuk menjaga keamanan selama proses pembayaran, terutama di lokasi strategis seperti Rumah Sakit al-Shifa dan markas polisi.
-
Prioritas Pegawai: Guru, tenaga medis, dan polisi menjadi prioritas karena peran mereka yang vital. Namun, keterbatasan dana sering menyebabkan pembayaran tertunda atau hanya sebagian.
Tantangan dalam Menjalankan Pembayaran
Hampir dua tahun perang telah menciptakan sejumlah hambatan besar bagi Hamas:
-
Blokade Israel: Pembatasan ketat Israel terhadap masuknya uang tunai dan barang ke Gaza mempersulit penyaluran dana bantuan.
-
Kerusakan Infrastruktur: Serangan Israel telah menghancurkan kantor pemerintah, bank, dan fasilitas ekonomi, mengganggu sistem distribusi gaji.
-
Ketergantungan pada Donatur Eksternal: Hamas sangat bergantung pada Qatar dan Iran, tetapi dana ini rentan terhenti akibat tekanan diplomatik atau sanksi.
-
Krisis Ekonomi dan Kemanusiaan: Dengan lebih dari 70% korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, serta perekonomian yang lumpuh, Hamas kesulitan memenuhi kebutuhan jutaan warga sekaligus membayar gaji.
-
Tekanan Sosial dan Politik: Meskipun dukungan terhadap Hamas tetap kuat di kalangan warga Gaza (jajak pendapat PCPSR menunjukkan dukungan atas serangan 7 Oktober 2023), tekanan untuk menyediakan layanan dasar semakin meningkat.
Ketahanan Hamas di Tengah Konflik
Meskipun Israel mengklaim telah melemahkan Hamas dengan membunuh 13.000 pejuang dan menghancurkan jaringan terowongan, Hamas menunjukkan ketahanan dalam menjalankan administrasi sipil. Pada Februari 2024, distribusi gaji dan kembalinya polisi di Kota Gaza menandakan upaya pemulihan fungsi pemerintahan. Namun, keberlanjutan ini bergantung pada aliran dana eksternal dan kemampuan Hamas untuk mengelola sumber daya di tengah blokade.
Analis seperti Matthew Levitt dari Washington Institute for Near East Policy mencatat bahwa pendanaan militer Hamas lebih mudah diatur dibandingkan kebutuhan sipil. Hal ini menempatkan tekanan besar pada Hamas untuk menyeimbangkan prioritas militer dan kesejahteraan warga.
Hampir dua tahun sejak konflik Gaza meletus pada Oktober 2023, Hamas terus berupaya membayar gaji sekitar 50.000 pegawai negeri sipil di tengah kondisi yang sangat sulit. Dengan mengandalkan bantuan dari Qatar dan Iran, pajak lokal, dan donasi amal, Hamas mampu mendistribusikan gaji parsial, terutama di wilayah yang mulai pulih dari kehadiran militer Israel. Namun, tantangan seperti blokade, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan menguji kemampuan mereka. Ketahanan Hamas dalam menjalankan fungsi pemerintahan menunjukkan organisasi yang tangguh, tetapi masa depan pembayaran gaji dan stabilitas Gaza bergantung pada penyelesaian konflik dan dukungan internasional yang konsisten.
