JAKARTA, sdkcards.com – Kantor Kepresidenan Korea Selatan secara tegas membantah tuduhan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol melarikan diri untuk menghindari penangkapan terkait kasus hukum yang sedang dihadapinya. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul laporan yang menyebutkan keberadaan Yoon tidak dapat terdeteksi oleh pihak berwenang.
Juru Bicara Kepresidenan, Kim Eun-hye, menegaskan bahwa Presiden Yoon tetap menjalankan tugas kenegaraannya seperti biasa. “Tuduhan bahwa Presiden Yoon kabur adalah tidak berdasar. Presiden saat ini berada di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal resmi kepresidenan,” kata Kim dalam konferensi pers hari ini.
Latar Belakang Kasus
Presiden Yoon Suk Yeol sedang menghadapi penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan upaya gagal untuk memberlakukan darurat militer pada Desember 2024. Tuduhan ini memicu upaya penangkapan terhadapnya oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).
Pekan lalu, penyelidik CIO sempat mencoba menahan Presiden Yoon di kediaman resmi presiden, tetapi konfrontasi selama enam jam dengan tim keamanan presiden membuat upaya tersebut gagal. Insiden itu kemudian menimbulkan spekulasi bahwa Presiden Yoon mencoba melarikan diri dari proses hukum.
Tanggapan Tim Hukum
Pengacara Presiden Yoon, Yun Gap-keun, menyatakan bahwa kliennya siap untuk mematuhi proses hukum, asalkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang sah. “Kami tidak akan menghalangi proses hukum yang benar, tetapi kami akan menolak segala tindakan yang melanggar aturan hukum,” ujar Yun.
Reaksi Publik dan Situasi Politik
Spekulasi mengenai keberadaan Presiden Yoon telah memicu ketegangan di tengah masyarakat dan menambah tekanan politik di Korea Selatan. Beberapa pihak mendukung penyelidikan yang transparan untuk memastikan keadilan, sementara yang lain menganggap tuduhan ini sebagai upaya politis untuk melemahkan pemerintahan Yoon.
Di tengah situasi ini, para analis politik memperingatkan bahwa perkembangan kasus ini dapat berdampak besar pada stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan. Pihak oposisi telah meminta agar pemerintah bersikap transparan dan kooperatif dalam menyelesaikan persoalan hukum ini.
Kantor Kepresidenan berjanji akan terus memberikan informasi terbaru kepada publik terkait perkembangan situasi ini. Sementara itu, masyarakat Korea Selatan menanti kelanjutan dari proses hukum yang menyangkut pemimpin negara mereka.