JAKARTA, sdkcards.coom – Pada hari Jumat, 1 November 2024, Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bagian dari penyelidikan terkait kasus judi online. Penggeledahan ini merupakan langkah lanjutan setelah penetapan sebelas orang sebagai tersangka, termasuk beberapa pegawai dari kementerian tersebut.
Latar Belakang Penggeledahan
Penggeledahan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam memblokir situs judi online. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan mengenai keterlibatan oknum pegawai Komdigi dalam aktivitas judi online yang merugikan masyarakat.
Proses Penggeledahan
Selama penggeledahan, polisi menyisir tiga lantai di kantor kementerian tersebut. Tim penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk laptop dan dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik judi online. Penggeledahan berlangsung selama satu jam dan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau rusak.
Temuan di Lokasi Lain
Selain penggeledahan di Kementerian Komdigi, Polda Metro Jaya juga menggeledah sebuah ruko di kawasan Grand Galaxy, Kota Bekasi, yang diduga digunakan sebagai “kantor satelit” oleh pegawai kementerian yang terlibat dalam judi online. Ruko tersebut terdiri dari tiga lantai, dan pada saat penggeledahan, polisi menemukan puluhan komputer yang digunakan untuk mengelola situs judi.
Dampak dan Tanggapan
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat mengenai integritas pegawai pemerintah dan dampak judi online terhadap masyarakat. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menuntaskan penyelidikan ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kesimpulan
Penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya di Kementerian Komdigi menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik judi online yang merugikan masyarakat. Dengan penetapan sebelas tersangka, termasuk pegawai kementerian, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.